Kamis, 11 Januari 2018 17:47 WIB

Pilkada Serentak, ICW: Korupsi Juga Akan Serentak
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz(kiri) dan Peneliti Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina(tengah) memaparkan hasil evaluasi kerja Pansus Angket DPR untuk KPK di Sekretariat ICW, Jakarta, 27 Agustus 2017. Tempo/ Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta – Indonesia Corupption Watch (ICW) memprediksi praktik korupsi dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 juga akan terjadi secara serentak. “Lebih akan tersistematis, terstruktur dan masif,” ujar Peneliti ICW Donal Fariz pada Kamis, 11 Januari 2018 di kantornya.

Menurut Donal, biaya politik yang mahal menjadi pemicu praktik korupsi, baik setelah kepala daerah itu terpilih atau belum. ICW mencatat selama 2010 hingga 2017, ada 215 kepala daerah menjadi tersangka korupsi dengan berbagai perkara seperti anggaran proyek, suap, pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa.

Donal mengatakan, adanya mahar politik antara partai politik dengan calon kepala daerah juga menjadi faktor lainnya. Apalagi, menurut dia, semakin hari mahar semakin mahal. “Belum lagi biaya kampanye yang mahal dan politik uang kepada masyarakat,” ujarnya.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina mengatakan fenomena hari ini parpol menjual nominasi para calon kepala daerah hingga tidak lagi mengandalkan kadernya. Hal ini yang menurut dia sangat rentan untuk praktik suap.

Almas juga mengatakan biaya kampanye yang semakin meningkat menjadi penyebab rawannya korupsi di pilkada serentak 2018. Ia mencontohkan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta yang habiskan Rp 80 miliar hanya untuk satu putaran. “Sedangkan saat Pilgub 2012 Jokowi dan Ahok tidak sampai segitu,” ujarnya. Hal ini yang menurut Almas mendorong calon kepala daerah mencari sumber dana lain dari berbagai pihak untuk menutupinya.

Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1049531/pilkada-serentak-icw-korupsi-juga-akan-serentak