20170420IMG-20170420-WA0008.jpg

Kerapatan Mahkamah Adat Alam Minangkabau. (ANTARA SUMBAR/Irfan Taufik)

A. Pendahuluan

Semenjak otonomi daerah dilaksanakan pemerintahan daerah Sumatera Barat melaksanakan kembali pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah, menggantikan pemerintahan desa yang pernah berlaku dari tahun 1980 sampai munculnya kebijakan otonomi di negara ini. Masa otonomi daerah ini, di Sumatera Barat terjadi berbagai perubahan di tingkat lokal, perubahan itu pada dasarnya menginginkan kembali kearifan-kearifan lokal dalam menata dan membangun masyarakat lokal tersebut yang selama ini telah hilang akibat paksaan-paksaan sentralisme pemerintahan melalui kehadiran pemerintahan desa, seperti terlihat dalam analisis Mochtar Naim(1999), AA. Navis(1999), Chatra(2000) dan Hanani(2002), yang menyimpulkan hampir sama, bahwa kehilangan nagari dalam lokus masyarakat Minangkabau, pada kenyataannya telah menimbulkan degredasi dan distorsi nilai dalam masyarakat tersebut, karena kearifan-kearifan lokal telah hilang dan tidak berperan lagi.

Kehilangan kearifan lokal itu, berimplikasi terhadap hilangya masyarakat adat dalam khazanah lokalitas, pada hal masyarakat adat itu secara sosiologis, psikologis dan politik sangat berpengaruh terhadap partisipasi pembangunan dan kemandirian lokalitas dalam menentukan masa depannya. Kehilangan-kehilangan tersebut pada dasarnya di Indonesia termasuk di Sumatera Barat yang menyebabkan runtuhnya semangat pembangun berbasis masyarakat dan lokalitas. Masyarakat lokal, kehilangan world view yang mendasar dalam membangun mentalitasnya.

Menyadari hal yang demikian maka pada masa otonomi daerah ini, di Sumatera Barat dilakukan kebijakan untuk menata lokalitasnya dengan memperkuat kembali basis masyarakat adat yang dibuktikan dengan kembalinya pada pemerintahan nagari, sebagai pemerintahan lokalitas. Pemerintahan nagari ini merupakan pemerintahan masyarakat adat di Minangkabau yang memiliki sistem pemerintahan, adat, hukum, ekonomi dan seterusnya yang diadobsi dari masyarakat adat Minangkabau sebagai masyarakat adat yang dominan berdiam di Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Isran Noor dalam politik otonomi daerah untuk penguatan NKRI bahwa perlu diperhatikan perihal-perihal lokalitas daerah dalam membangun masyarakat Indonesia. Salah satunya terkait dengan hukum adat yang berkembang dalam suatu masyarakat.

Tujuan kembali pada pemerintahan nagari ini adalah, memperkuat kembali masyarakat adat dalam membangun lokalitasnya, mengelola lokalitasnya dan seterusnya, sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi menjadi subjek yang menentukan terhadap pekermbangan dan kesejahteraan lokalitasnya. Oleh sebab itu, semenjak otonomi daerah dengan kembalinya pada pemerintahan nagari di Sumatera Barat telah terjadi perubahan-perubahan tata lokalitas yang berbasis masyarakat adat tersebut yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seperti partisipasi, demokratisasi, ekonomi nagari, dan seterusnya, sehingga pola pembangunan dari bawah ke atas itu sudah teraktualisasi dengan berbagai bentuk, diantaranya adanya partisipasi dalam politik, ekonomi dan pembangunan nagari.

Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat lokal dan paling memiliki fungsi terhadap pembangunan masyarakat lokal adalah, kembalinya hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat nagari di Sumatera Barat. Hukum adat ini telah melahirkan struktur kehidupan sosial masyarakat nagari yang harmonis. Di samping itu hukum adat pula yang memiliki konstribusi terhadap penyelesaian-penyelsaian masalah dalam pemerintahan nagari.

B. Pembahasan

Konsistensi dari pemerintahan daerah mengembalikan pemerintahan nagari di Sumatera Barat, diatur melalui Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) No 9 tahun 2000. Semenjak keluarnya Perda ini sampai saat ini telah terjadi penataan kembali pada masyarakat hukum adat di Sumatera. Hal ini terlihat dari semangat masyarakat lokal untuk mengembalikan peranan pemerintahan nagari dan menghapuskan pemerintahan desa. Sampai pada tahun 2013 ini, sudah berdiri nagari di Sumatera Barat 628 nagari menggantikan sebanyak 1761 desa dan 406 kelurahan.

Di masing-masing nagari itu, tumbuh dan berkembang institusi-isntitusi adat sebagai pelengkap daripada struktur pemerintahan nagari yang dibangun. Di dalam nagari ini tumbuh hukum adat yang berfungsi untuk mensejahterakan nagari, sehingga nagari menjadi basis masyarakat adat. Dimana dalam pemerintahan nagari saat sekarang tumbuh dan berkembang kesatuan-kesatuan masyarakat adat, masyarakat adat ini secara psikologi dan sosiologis secara bersama bertanggungjawab mendesaian lokalitasnya masing-masing. Kehidupan lokalitas ditentukan secara bersama dan diselesaikan pula secara bersama. Dengan adanya prinsip-prinsip yang demikian itu, secara langsung atau tidak langsung tujuan dari kebijakan otonomi daerah itu dapat dicapai, diantara tujuannya itu adalah menumbuhkembangkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya.

Salah satu yang dibangun dalam masyarakat adat nagari di Sumatera Barat sekarang adalah, hukum adat untuk mewujudkan keharmonisan dalam sebuah nagari. Hukum adat itu, telah lama tidak berfungsi akibat daripada hilangnya institusi-isntitusi adat pada masa pemerintahan desa, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan konflik-konflik lokalitas sering tidak terselesaikan sehingga menjadi konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat, terutama sekali terkait dengan konflik adat.

Hilangnya peranan hukum adat telah menyebabkan terjadinya perampasan hak masyarakat, misalnya dikuasainya tanah ulayat, hutan dan aset ekonomi masyarakat oleh pihak-pihak tertentu secara paksa, Pada hal, untuk pengelolaan aset-aset masyarakat itu, diatur melalui hukum adat. Misalnya, tanah ulayat nagari disebutkan dalam hukum adat merupakan hak masyarakat nagari, yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan nagari, bukan untuk perorangan. Begitu pula dengan hutan nagari, semula menjadi hutan simpan yang tidak boleh diganggu dan pemanfaatannya diatur oleh hukum adat. Kemudian, ketika pemerintahan desa berlangsung dalam beberapa tahun di Sumatera Barat, maka hutan adat ini, diambilsecara paksa oleh oknum-oknum sehingga hutan adat hilang sebagai sumber kesejahteraan lokalitasnya.

Dalam pemerintahan nagari sekarang, hukum adat dijadikan kembali sebagaibasisuntukmengatur kehidupan sosial masyarakat nagari. Permasalahan-permasalahanyangberlaku dalam masyarakat, mestinya penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan adat. Hal ini pun ditegaskan dalam Bab VIII pasal 19 Perda no 9 tahun 2000:Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa dalam nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di nagari, dalam bentuk putusan perdamaian.

Nampak jelas, untuk mengembalikan peranan hukum adat itu keberadaan lembaga adat atau institusi-institusi adat sangat penting artinya, oleh sebab itu lembaga adat dalam pemerintahan nagari juga menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam struktur pemerintahan nagari sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari struktur dan lembaga-lembaga adat dalam pemerintahan nagari. Di samping adanya Kerapatan Adat Nagari(KAN), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau(LKAAM), dalam pemerintahan nagari ada Badan Adat nagari serta lembaga musyawarah nagari. Lembaga-lembaga ini bertanggungjawab dalam membangun nagari berkedaulatan dengan memperkuat kembali nagari menjadi sebuah kesatuan masyarakat adat.

Di samping adanya institusi adat juga didukung oleh berdirinya ruangan-ruangan atau tempat perlindungan hukum, ruangan musyawarah adat yang dibangun khusus dalam pemerintahan nagari yang diberi nama dengan Balai Kerapatan Adat. Sebuah tempat khusus yang dipergunakan untuk melakukan musyawarah dan mufakat serta sidang nagari dalam memutuskan segala sesuatu guna kepentingan masyarakat nagari tersebut. Balai Keraptan Adat ini, menjadi piranti berarti dalam membangun masyarakat nagari dengan musyawarah demokrasi dalam nagari.

Dengan adanya lembaga adat dan sarana-sarana pendukung terhadap kepentingan masyarakat nagari ini, selama pemerintahan nagari di Sumatera Barat masing-masing nagari saat ini telah melahirkan Undang-Undang Nagari yang dijadikan sebagai peraturan dan rujukan dalam kehidupan bernagari. Masing-masing nagari saat sekarang sudah memiliki undang-undang nagari tersebut, sesuai dengan kepentingan dari masing-masing nagari di Sumatera Barat. Oleh sebab itu semakin terlihat bahwa nagari itu mempunyai seperangkat hukum adat yang berperanan mengatur hubungan sosial dan prilaku kaum. Nagari mempunyai hukum dan peraturan yang tegas untuk mengatur masyarakatnya. Hukum dan peraturan itu lahir dari proses sosial masyarakat itu sendiri.

 C. Menyelesaikan konflik

Masyarakat nagari sebagai masyarakat adat dan di dalamnya ada pula seperangkat hukum adat, maka nagari saat sekarang ini memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam nagari. Masalah-masalah itu diselesaikan dengan pendekatan hukum adat yang ada dalam nagari tersebut, terutama dalam menyelesaikan masalah sengketa adat yang selama ini di Sumatera Barat menjadi polemik yang tidak kunjung terselesaikan. Mengingat penyelesaian-penyelesaian masalah adat tidak dilakukan melalui pendekatan psikologis dan sosiologis masyarakat adat di Sumatera Barat. Hal ini terjadi akibat dari pada masa pemerintahan desa penyelesaian masalah-masalah adat itu tidak lagi dipopulerkan karena semua piranti lokalitas sudah diganti dengan piranti-piranti sentralisme, sehingga masalah-masalah adat tidak mendapat penyelesaian dan menjadi konflik yang mendarah daging dalam masyarakat adat di Sumatera Barat.

Akhirnya ketika pemerintahan desa polemikadat dalam masyarakat menjadi masalah yang mengganggu keteraturan sosial masyarakat lokalitas di Sumatera Barat. Di samping itu pelanggaran norma susila sering terjadi tetapi tidak mampu diselesaikan oleh pemerintahan desa sebagai pemerintah lokal ketika itu. Misalnya masalah tanah ulayat sebagai tanah masyarakat adat penyelesaiannya tidak mendapatkan pendekatan adat sehingga yang terjadi adalah rasa ketidakadilan bagi masyarakat adat dan dampkanya sangat merugikan terhadap keharmonisasian, partisipasi masyarakat dan kepatuhan masyarakat adat terhadap pemerintah lokalitasnya.

Dalam konteks ini perlu memahami kembali saran Ter Har dimana masalah yang menyangkut adat, akan lebih diterima oleh anggota masyarakat jika diselesaikan melalui pendekatan hukum adat, karena hukum adat itu merupakan worl view yang telah membungkus karakteristik masyarakat adat (Ter Har 1978).Dengan adanya pemerintahan nagari saat sekarang yang didukung oleh piranti, seperti isntitusi adat, orang adat dan sarana lembaga kerapatan adat sebagai tempat strategis bagai masyarakat nagari untuk bermusyawarah duduk bersama, maka pendekatan-pendekatan hukum adat menjadi salah satu hal yang penting dalam membangun nagari yang harmonis. Penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah adat dan masalah masyarakat nagari dilakukan dengan pendekatan hukum adat itu.

Sehubungan dengan penguatan penyelesaian masalah melalui pendekatan hukum adat tersebut, maka dalam nagari berlaku sistem penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang diatur melalui undang-undang nagari, yaitu tahap pertamadiselesaikan melalui musyawarah kaum. Artinya, jika terjadi permasalahan atau perselisihan, terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah kaum. Mesyuarat kaum ini dihadiri oleh orang-orang adat yang ada di dalam sebuah kaum dan orang-orang adat level kaum ini dinamakan dengan ninik mamakKaum itu adalah kelompok-kelompok komunal yang ada dalam nagari, masing-masing kelompok itu memiliki pimpinan adat yang disebut ninik mamak itu. Penyelesaian pada taingkat adat komunal ini, merupakan penyelesaian konflik yang diawali penyelesaian pada tingkat awal. Jika tidak terselesaikan dalam musyawarah komunal ini, barulah diajukan penyelesaian pada tahap kedua yaitu penyelesaian dalam nagari. Pada peringkat ini, penyelesaian konflik sudah melalui musyawarah lembaga musyawarah adat nagari, dengan melibatkan institusi dan orang-orang adat yang ada dalam nagari. Andaikan juga tidak terselesaikan baru ditempuh penyelesaian perkara melalui hukum pemerintah. Biasanya konflik-konflik adat penyelesaiannya selalu bisa menemukan penyelesesain pada tahap musyawarah lembaga musyawarah adat nagari ini.

Jika dilihat dari proses penyelesaian konflik-konflik adat yang ada dalam nagari ini, maka dapat difahami bahwa pendekatan hukum adat pada dasarnya memiliki perihal pokok yang dilandasi oleh sosiologis dan psikologis masyarakat nagari tersebut. Dimana ia bekerja dan berproses yang digerakkan oleh internalisasi nilai dalam sistem budaya, sosial dan sistem personal yang didukung oleh adanya penguatan-penguatan yang ada dalam nagari, seperti penguatan institusi adat, hukum, peraturan nagari dan seterusnya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Pendekatan penyelesaian konflik seperti ini merupakan seuah langkah dalam membangun masyarakat lokal dengan sistem lokalitasnya, yakni menyelesaikan permasalahan berdasarkan kearifan-kearifan yang dimiliki. Secara sosiologis dan pskologis, nilai-nilai itu lebih dekat dan lebih difahami oleh masyarakat adat. Dengan demikian, pendekatan hukum adat tersebut lebih bisa diterima oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sosial mereka jika dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang belum terorientasi dalam lokalitas masyarakat adat tersebut.

Kluckhohn dan Strodtbeck (Marzali, 2007:49), pernah membuat analisis mengapa masayarakat-masayakat dunia lebih nyaman dan lebih memahami rasa kemanusiaan itu melalui pendekatan budaya yang mereka miliki, ketimbang merubah mereka dengan budaya yang tidak mereka miliki, ternyata budaya yang dimiliki oleh masyarakat itu memiliki orientasi nilai yang sangat mengerti dengan situasi dan kondisi sosial kemanusiaannya. Oleh sebab itu, persoalan kehidupan manusia penyelesaiannya sangat tergantung pada pendekatan-pendekatan nilai budaya dimana mereka hidup, karena dalam budaya mereka itu ada orientasi yang membimbing dan mendukungnya sehingga ia lebih merasakan kemanusiaan dan keharmonisan. Analisis Kluckhohn dan Strodtbeck dapat dilihat dalam matrik berikut ini:

Masalah Hidup Manusia Orientasi Nilai Budaya
Hakikat dan Sifat Hidup Hidup adalah Buruk Hidup adalah baik Hidup adalah buruk tetapi harus diperbaiki
Hakikat kerja Kerja adalah untuk hidup Kerja adalah untuk mencari kedudukan Kerja adalah untuk menambah mutu karya
Hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu Masa lalu Masa kini Masa depan
Hakikat hubungan manusia dengan alam Tunduk pada alam Mencari keselarasan hidup dengan alam Menguasai alam
Hakikat hubungan manusia dengan manusia Memandang kepada tokoh-tokoh atasan Mementingkan rasa ketergantungan pada sesama Mementingkan rasa tidak bergantung pada sesame

Jadi keberadaan hukum adat, termasuk daripada salah satu nilai orientasi yang dapat menjadi penyelesai daripada masalah-masalah hidup manusia sebagai pemilik budaya itu. Hukum adat bisa menjadi alat yang membangun harmonisasi hubungan manusia baik sesamanya, alamnya, lingkungannya maupun dengan Tuhannya, karena hukum alam secara normatif memberikan orientasi nilai budaya supaya manusia sebagai pemilik budaya itu bertindak sesuai dengan orientasi-orientasi nilai yang dibangun dalam hukum adat.

Dalam konteks ini, disadari pendekatan hukum adat dan operasional hukum adat dalam menyelesaikan masalah adat dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam nagari sangat penting artinya. Masyarakat nagari pun merasakan betapa penting keberadaan hukum adat menjadi salah satu peningkat keteraturan sosial dan peminimalisir kasus-kasus konflik adat. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian kasus adat sako dan pusako dalam nagari sekarang ini. Kasus adat sako merupakan penyelesaian kasus-kasus adat yang terkait dengan perbutan masalah identitas kelompok seperti perebutan gelar adat, yang menyebabkan terpecah belahnya kelompok-kelompok sosial dalam nagari, sekarang dengan adanya hukum adat dan institusi pendukungnya dalam nagari dapat diselesaikan dan diputuskan melalui persidangan adat. Begitu juga dengan masalah pusako merupakan perebutan harta kekayaan atau tanah ulayat, saat sekarang masyarakat nagari sudah dapat menyelesaikannya melalui keadilan hukum adat yang mereka miliki.

Kehadiran nagari dengan seperangkat hukum adat di dalam masyarakat lokal Minangkabau, saat sekarang seperti sebuah lembaga hukum yang menyelesaikan dan menyelamatkan kembali masayarakat adat yang sudah terpecah-pecah dan berkonflik-konflik akibat tanah ulayat dan perebutan identitas adat, karena pada masa pemerintahan desa penyelesaian masalah-masalah adat ini tidak mendapatkan perhatian. Di samping tidak adanya institusi dan sarana-sarana yang mendukung penyelesaiannya secara adat.

Oleh sebab itu, hukum adat dalam masyarakat lokal sebagai masyarakat yang dekat dengan adat dan tata sosial lokalitasnya maka, kontribusi hukum adat itu ditengah-tengah masyarakat lokal yang sedang mengalami perubahan ini adalah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membangun masyarakat lokal itu sendiri. Dalam konteks ini, pembangunan lokalitas sangat ditentukan oleh pendekatan-pendekatan lokalitas tersebut, kalau tidak ia akan mendatangkan konflik sosial yang berkepanjangan.

D. Konstribusi terhadap Negara

Berperannya hukum adat dalam mengatur masyarakat nagari di Sumatera Barat, tidak dapat dibaikan perannya dalam membangun masyarakat lokal yang partisipatif dan sekaligus untuk mewujudkan lokalitas yang harmonis. Apalagi dalam konteks sekarang ini, bangsa Indonesia yang sedang mengalami perubahan-perubahan. Dalam berbagai perubahan itu, banyak masalah-masalah dan konflik-konflik yang tidak terselesaikan, sehingga konflik dan permasalahan jumlahnya selalu meningkat dan malah menjadi frustasi sosial.

Oleh sebab itu, kehadiran hukum adat dalam lintas lokalitas masyarakat adat nagari di Sumatera Barat, minimal dapat menjadi sumbangsih terhadap kepengapan dan kebutuhan hukum di Indonesia, sehingga berbagai konflik-konflik dan masalah sosial dapat diminimalisir dan diselesaikan, terutama di tingkat lokalitas, karena lokalitas memiliki keberfungsian hukum adatnya dalam membangun kehidupan sosial masyarakat adatnya.

Di samping itu, berfungsinya hukum adat di nagari di Sumatera Barat tentu juga berperanan dalam membangun keteraturan sosial masyarakat adat, keharmonisan masyarakat adat itu sendiri dan melahirkan kesadaran-kesadaran sosial dalam masyarakat adat itu pula, karena kesadaran sosial itu bisa tumbuh dan berkembang tidak bisa dilepaskan daripada adanya piranti-piranti yang dapat menjembatani masyarakat dalam bertindak dan membangun hubungan sosial dengan yang lain secara harmonis.

Selanjutnya, keberdaan hukum adat dalam masyarakat nagari jelas sangat berkontribusi terhadap penyelesaian terhadap kebekuan-kebekuan institusi hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat adat selama ini, sehingga kebekuan itu menjadikan konflik sosial yang sangat merugikan terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat adat itu sendiri. Oleh sebab itu, dengan adanya kontruksi hukum adat dalam masyarakat nagari menjadi salah satu pengkonstribusi dalam menyelesaiakan masalah dan konflik adat di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami permasalahan yang begitu banyak ini.

Keberadaan hukum adat diranah lokalitas terutama dalam masyarakat adat nagari di Sumatera Barat, adalah sebuah jembatan yang membawa masyarakat adat untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dengan kearifan-kearifan yang dimilikinya, sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak berujung pada konflik dan ketergangguan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, dapat difahami bahwa keberadaan hukum adat menjadikan masyarakat lokal mandiri dan terdidik dalam dimensi nilai-nilai yang mereka miliki, sehingga konflik-konflik yang terjadi tidak serta merta menjadi pecundang dan perusak kesatuan bangsa.

Oleh sebab otonomi daerah yang mendorong kemandirian daerah dalam menata wilayah dan masyarakatnya, salah satunya tercermin dari keberadaan hukum adat dalam masyarakat nagari di Sumatera Barat, menjadi salah satu bukti bahwa otonomi memberikan implikasi atau dampak positif dan kontribusi terhadap kebangsaan terutama terkait dengan lahirnya kemandirian masyarakat lokal dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya secara bersama tanpa mengganggu keutuhan negara kesatuan republik ini (Karim:2003). Hukum adat itu, pula pada kenyataannya dalam masyarakat nagari yang memberikan arti penting dalam memperkuat keberadaan masyarakat nagari dalam mendorong kemajuan bersama dalam nagari.

E. Kesimpulan

Salah satu kebijakan yang terjadi di Sumatera Barat pada masa pemerintahan otonomi daerah ini adalah, dikembalikan dan difungsikan kembali masyarakat hukum adat di bawah pemerintahan nagari, sehingga pemerintahan nagari ini secara totalitas menggantikan pemerintahan desa yang ada di Sumatera Barat. Setelah berdiri pemerintahan nagari, berbagai perubahan, seperti struktur, sistem dan budaya yang pada masa pemerintahan desa kini berganti menjadi dengan sytlenagari.

Diantara ditengah-tengah perubahan itu, di dalam masyarakat nagari dikontruksi kembali hukum adat sebagai identitas daripada masyarakat adat tersebut. Hukum adat itu kemudian dijadikan basis pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi dalam nagari. Pada kenyataannya, keberadaan hukum adat tersebut dapat membangun kemandirian masayarakat nagari dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik-konflik yang terjadi dalam nagari tersebut.

Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat yang berfungsi dalam nagari pasca otonomi daerah ini di nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat mempunyai kontribusi positif dalam membangun kesejahteraan masyarakat lokal. Secara langsung atau tidak langsung, jelas memiliki arti penting dalam membangun kesejahteraan bangsa ini.

 Referensi

AA. Navis. 1988. Alam Takambang Jadi Guru. Jakarta: Aksara.

Abdul Gafar Karim. 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Amri, Marzali. 2007. Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta: Kencana

Emeraldy Chatra. 2000. Adat Salingka Desa. Padang: Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Unand.

Isra Noor. 2012. Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan NKRI. Seven Strategic Studies

Kluckhohn, C. 1952. Universal Categories of Culture. Dalam A.L Krober. Antropology to day. Chicago; Chicago University Press.

Mochtar Naim. 1990. Nagari Versus Desa. Dalam Edi Utama (pnyt.) Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat, hlm32-33.Padang: Yayasan Genta Budaya.

Silfia, Hanani. 2002 Surau Aset Lokal Minangkabau Yang tercecer, Humaniora, Bandung.

Ter Har. 1978. Hukum Adat. Jakarta: Djambatan

Undang-Undang no22 tahun 1999. Otonomi Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Perda no 9 Tahun 2000. Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Padang: Pemda Provinsi Sumatera Barat

=====

Tulisan ini merupakan salah satu pemenang Dalam Acara Lomba Karya Tulis Sayembara Nasional Penulisan Otonomi Daerah Oleh APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia). (Tanpa informasi tanggal dan tahun? admin)

Sumber: https://susiratnaguchie.wordpress.com/