fi

Media harian lokal di Sumbar, Haluan, merilis berita:
“Diduga Pukul Murid, Guru Mengaji di Tanah Datar Dilaporkan ke Polisi”, Jumat,05 Januari 2018 – 20:56:52 WIB

Kenapa pihak orang tua si anak melapor ke polisi dengan pendekatan hukum formal. Tidak mengadu ke lembaga kerapatan adat setempat? Apakah hal ini menggambarkan kalau peran Lembaga Kerapatan Adat di Minangkabau telah memudar?

Ini cuplikan berita di Haluan:

TANAH DATAR, HARIANHALUAN.COM – Dugaan kasus penganiayaan oleh guru mengaji terhadap 25 orang muridnya dengan memukul menggunakan rotan hingga memar di Jorong Kapuah Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas berujung ke polisi.

Kapolres Tanah Datar AKBP Bayuaji Yudha Prajas kepada wartawan di Pajak Juar, Batusangkar, Jumat (5/1) mengatakan bahwa terkait peristiwa itu Polres Tanah Datar telah menangani perkaranya atas dasar laporan orang tua murid.

“Kami tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam hal ini, kecuali mencoba memediasi agar kedua belah pihak dapat berdamai. Jika tidak ada kata sepakat antara keduanya akan kita terusan ke Kejaksaan Negeri,” kata Kapolres Bayuaji Yudha.

Terhadap pelaku guru mengaji di Masjid Babussalam tersebut, dalam penyelidikannya, ia telah memukul Ajis (10) salah seorang murid SD Negeri 22 Bukit Gombak sekitar sebulan lalu, mereka telah diberi kesempatan untuk berdamai namun tidak kunjung menemui kesepakatan.

https://www.harianhaluan.com/…/diduga-pukul-murid-guru-meng…

===

Menerik untuk mengutip kutip tulisan berikut:

Dalam sistim pemerintahan nagari di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dikenal Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai sebuah lembaga masyarakat adat yang berfungsi untuk menyelesaikansegala silang sengketa dalam masyarakat, terutama yang berkaitan denganadat istiadat, sosial masyarakat.

Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam masyarakat adat Minangkabau sama dengan fungsi pengadilan di sebuah Negara, karena Kerapatan Adat Nagari mengadili dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi itu anggota Kerapatan adat nagari terdiri dari pengulu-pengulu suku dalam nagari yang dalam setiap persidangan dilakukan oleh setiap penghulu yang menjadi anggota Kerapatan Adat Nagari, sehingga kepentingan kaumnya dapat terwakili dan rasa keadilansosial dapat terakomodir secara maksimal .

Namun sejalan dengan pergeseran waktu lembaga ini seolah tidak berperan atau kehilangan eksistensinya padahal sesuai dengan kedudukan dan fungsinya lembaga ini “ustru mendapat posisi yang cukup strategis.

Bagaimana kedudukan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa perdata adat di Minangkabau (Sumatera Barat) serta kedudukan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa perdata adat di Minangkabau (SumateraBarat). Kendala apa yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat Minangkabau (SumateraBarat) .

Sumber: https://www.academia.edu/27608364/