Teras Minang

Media Berita dan Opini Seputar Ranah Minang, Nasional dan Mancanegara dari Aneka Sumber

Beranda, Opini/Artikel

Ini Beda Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif Versi Bawaslu…. Pakar: Kampanye Negatif Cerdaskan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simajuntak membeberkan perbedaan kampanye negatif dan kampanye hitam yang saat ini tengah marak menjelang Pemilu Presiden 2014.

Menurut Nelson, kampanye bisa disebut sebagai kampanye hitam jika materi kampanye tidak sesuai dengan kenyataan atau mengada-ada. Isi kampanye cenderung mengandung fitnah dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Sementara, kampanye negatif adalah kampanye yang materinya nyata adanya atau pernah terjadinya. Namun, kenyataan tersebut biasanya berkaitan dengan hal-hal negatif menyangkut pasangan calon. Sehingga merusak citra pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi objek kampanye.

“Ada yang mengungkit jejak rekam pasangan calon tertentu. Itu negatif campaign dan berpotensi menurunkan citra calon yang diserang,” ujar Nelson.

Kampanye negatif maupun kampanye hitam menjadi tidak terkendali, menurut Nelson, karena pasangan calon atau tim-nya belum mampu mengendalikan pendukungnya. Menurutnya, kampanye hitam biasanya muncul dan dihembuskan oleh pendukung pasangan calon.

 

Sumber:  http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/05/27/n681wa-ini-beda-kampanye-hitam-dan-kampanye-negatif-versi-bawaslu

=========

Pakar: Kampanye Negatif Cerdaskan Rakyat

Jakarta (ANTARA News) – Kampanye negatif dinilai efektif mendongkrak popularitas partai politik (parpol) maupun calon anggota legislatif (caleg) sekaligus mencerdaskan masyarakat.

“Tetapi kampanye model ini justru banyak dihindari, bahkan ditakuti parpol maupun caleg,” kata pakar pemasaran politik Universitas Indonesia Dr. Firmanzah dalam dialog kenegaraan bertema “Mendorong Kampanye Cerdas” di Gedung Dewan Perwakilan Daerah, Senayan, Jakarta, Rabu.

 

Firmanzah mengemukakan, kampanye negatif diperbolehkan, walaupun tidak diatur dalam UU tentang Pemilu maupun UU tentang Pemilihan Presiden. “Yang tidak diperbolehkan itu black campaign (kampanye hitam).”

Dia menjelaskan, kampanye negatif berbeda dengan kampanye hitam karena kampanye negatif didasarkan pada data-data akurat yang menjadi kelemahan parpol atau caleg.

Oleh karena itu, model kampanye seperti ini justru mencerdaskan masyarakat dalam menetapkan pilihan-pilihan politiknya saat Pemilu, sepanjang data yang diungkapkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  Pelaku kampanye negatif juga tak dapat dituntut secara hukum.

“Sedangkan kampanye hitam tidak didasarkan pada data akurat, tendensius dan cenderung fitnah serta pencemaran nama baik,” kata Firmanzah.

Oleh karena itu, pelaku kampanye hitam dapat dijerat dengan KUHP maupun ketentuan UU lainnya.

“Jadi pengertiannya berbeda. kampanye negatif itu efektif dan mencerdaskan pemilih karena didasarkan data akurat, dan merupakan seni berpolitik,” katanya.

 

Sumber:  https://www.antaranews.com/berita/135560/pakar-kampanye-negatif-cerdaskan-rakyat
====

Begini Hukuman Pelaku Black Campaign dalam Pemilu

Dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp24 juta.

Salah satu persoalan yang muncul dari pemilihan umum (pemilu) adalah munculnya kampanye hitam atau black campaign saat masa kampanye berlangsung. Dilansir dari klinik hukumonline, Tri Jata Ayu Pramesti menulis, kampanye diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan terkait pemilu.
Ketiga perundang-undangan tersebut antara lain, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemiliham Umum Anggota Dewan Pimpinan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif). UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres).

Serta, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Metode yang digunakan dalam black campaign biasanya desas-desus dari mulut ke mulut. Selain itu, kampanye hitam juga sering dilakukan memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa seiring berkembangnya zaman, demikian yang diartikan dalam laman glosarium.org, sebuah situs pendidikan yang menyajikan pencarian definisi kata.

Kampanye hitam bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Pasal 86 ayat (1) huruf d UU Pemilu Legislatif menjelaskan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye pemilu legislatif adalah menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Ancaman sanksi bagi setiap pelaksana, peserta dan petugas kampanye pemilu legislatif dengan sengaja menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat akan dijerat penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp24 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 299 UU Pemilu Legislatif.

Sedangkan black campaign yang dilakukan pada saat Pilpres diatur dalam Pasal 214 jo Pasal 41 ayat (1) UU Pilpres. Pasal itu mengatur sanksi bagi setiap pelaksana, peserta dan petugas kampanye pilpres yang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat adalah penjara paling singkat enam bulan hingga 24 bulan dan denda paling sedikit Rp6 juta dan paling banyak Rp24 juta.

Lain lagi apabila kampanye hitam dilakukan pada Pilkada. Hal ini di atur dalam Pasal 187 ayat (2) Perppu 1/2014 jo. Pasal 69 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan, sanksi bagi pelaku kampanye Pilkada berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat adalah pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta.

Selain kampanye hitam. Kampanye negatif juga dikenal oleh masyarakat banyak. Direktur eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodori mengatakan, perbedaan mendasar dari dua kampanye adalah dari segi fakta. Kampanye negatif menjatuhkan lawan dengan fakta yang ada sedangkan kampanye hitam menjatuhkan lawan tampa ada dasar fakta yang jelas.

Sumber:  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584ff837c52cb/begini-hukuman-pelaku-iblack-campaign-i-dalam-pemilu

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: