17.959,59 Hektar Hutan di Sumbar Terancam Dirusak

PADANG, RedaksiSumbar.com – Sebanyak 17959.59 hektar kawasan hutan Sumatera Barat berada dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP). Jumlah luasan tersebut berada pada 19 IUP usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Data yang berhasil dihimpun oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar, 19 IUP tersebut berada dalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan ke 19 IUP tersebut berstatus clean and clear, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Energid an Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 43 tahun 2015, tentang tata cara evaluasi izin usaha pertambangan.

Perusahaan yang yang ditetapkan harus clean and clear dari aspek, admintrasi, kewilayahan, teknis dan lingkungan, finansial., syarat yang diduga tidak terpenuhi oleh perusahaan yang ingin mengembangkan bisnisnya.

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar, Yoni Candra mengatakan bahwa selain melanggar empat aspek yang harus dipenuhi, 19 IUP nan bermasalah sangat berpotensi mengundang konflik sosial antara pihak perusahaan dengan masyarakat.

“Karena hampir semua wilayah IUP tersebut juga tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat seperti sawah, perkebunan karet, dan pemukiman penduduk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia nomor : P.50/Menlhk/Setjen/Kum/1/6/2016 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan, setiap pemilik IUP yang berada dalam kawasan hutan wajib memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Angka tersebut didapatkan berdasarkan hasil overlay kawasan hutan berdasarkan lampiran dari keputusan menteri kehutanan nomor : SK.35/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor : 422/kpts-II/1999 tentang penunjukan hutan di Provinsi Sumatera Barat  dengan peta Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Jika hutan-hutan tersebut tidak dibebaskan dari IUP, maka negara akan sangat berpotensi kehilangan uang dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kami meminta Pemprov Sumbar untuk segera mencabut IUP yang masuk dalam kawasan hutan jika luas izin perusahaan tersebut  50 persen-nya berada dalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), luas lahan IUP juga harus dikurangi dari total luas izin yang dimiliki perusahaan, dan memberikan sanksi hukum pe pemegang IUP yang telah beroperasi dalam kawasan hutan tanpa IPPKH,” tukas Yoni. [Red] 

Sumber: http://redaksisumbar.com/17-95959-hektar-hutan-di-sumbar-terancam-dirusak/